Bupati Inhil H. Herman Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 Bersama Mendagri Tito Karnavian
Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., pada Senin (28/10/2025).
Rakor tersebut diikuti oleh para bupati, dan wali kota se-Indonesia, serta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Perum Bulog. Kegiatan ini juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang diikuti secara virtual dari E-Bilik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, di Tembilahan.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta mengendalikan laju inflasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Upaya pengendalian inflasi memerlukan kerja sama lintas sektor. Pemerintah daerah harus aktif memantau harga, menjaga ketersediaan pasokan, dan memastikan distribusi barang berjalan lancar agar masyarakat tidak terdampak secara ekonomi,” ujar Mendagri Tito.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi nasional per September 2025 tercatat sebesar 2,65 persen (year on year) dan 0,21 persen (month to month). Angka tersebut menunjukkan bahwa inflasi nasional masih berada pada level yang relatif terkendali.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Inhil H. Herman menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi di daerah.
“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus berkoordinasi dengan seluruh unsur Forkopimda dan instansi terkait dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang akhir tahun. Kami juga memastikan pasokan bahan pokok di pasar tetap aman serta mendorong pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah bagi masyarakat,” ujar Bupati H. Herman.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar. Pemerintah daerah juga akan memperkuat kerja sama dengan Bulog dan distributor lokal untuk menjamin ketersediaan bahan pangan strategis.
Melalui Rakor ini, diharapkan seluruh kepala daerah dapat mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak langsung terhadap stabilitas harga dan daya beli masyarakat, sehingga ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga dalam menghadapi dinamika ekonomi global maupun nasional.
