Bupati Inhil Sambut Baik Entry Meeting BPKP Perwakilan Provinsi Riau
Bupati Indragiri Hilir HM. Wardan yang diwakili oleh Sekretrais Daerah, H. Afrizal menerima kedatangan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau, Fauqi Achmad Kharir, Selasa (19/09/2023).
Kepala BPKP beserta tim hadir di Inhil dalam rangka Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023.
Bertempat di Aula rapat kantor Bappeda Inhil, kegiatan ini turut dihadiri Kadis Nakertrans, Kadis Koperasi, Kadis Perkebunan, Sekretaris Dinas Sosial, Inspektur Pembantu I Inspektorat, serta pejabat eselon dilingkup Pemkab Inhil.
Kepala BPKP Fauqi Achmad Kharir dalam sambutannya mengatakan, penugasan evaluasi perencanaan dan penganggaran ini merupakan tindak lanjut dari arahan presiden.
Lebih lanjut dikatakannya, intervensi Entry Meeting evaluasi perencanaan dan penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023, terdiri dari pengentasan kemiskinan, stunting, UMKM, Pariwisata dan ketahanan pangan.
Dari hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi gambaran serta rekomendasi kedepan bagi pemerintah daerah merencanakan dan menentukan besaran anggaran.
“Karena itu kepada OPD agar dapat memberikan data dan informasinya. Untuk minggu pertama ini kami ingin mendapat data terkait postur anggaran,” ungkapnya.
Sementara itu Bupati Inhil dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekda H. Afrizal mengatakan, Kami pemerintah daerah menyambut baik dan berterima kasih atas kehadiran kepala BPKP beserta tim di Inhil.
“Pemkab Inhil terus berupaya agar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan,” kata Bupati.
Kami, lanjut Bupati, juga menyadari tentu masih banyak terdapat banyak kelemahan dalam penyusunan dokumen tersebut, untuk itu kami akan melaksanakan segala arahan dan petunjuk yang diberikan terkait kepatuhan terhadap evaluasi yang dilakukan oleh tim BPKP.
“Kami berharap melalui evaluasi bersama BPKP ini, dapat mengetahui hal mana saja yang menjadi kelemahan pada dokumen kami, dan secepatnya kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Bupati.
