Buka Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Pj. Bupati Erisman Inginkan Transparan, Akuntabel dan Partisipatif
Tembilahan, Penjabat Bupati Indragiri Hilir, H. Erisman Yahya yang di wakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Inhil, H. Tantawi Jauhari membuka kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan Desa Se- Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024, di Gedung PSMTI, Tembilahan, Sabtu, (21/09/2024).
Adapun, tujuan dari penyelenggaraan workshop tersebut adalah memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan.
Menurut Pj. Bupati Inhil saat menyampaikan sambutan yang di bacakan Asisten I, “Desa memiliki sumber pendapatan yang cukup beragam sehingga meningkatkan kemampuan finansial desa. Oleh karena itu harus dibarengi dengan tata pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.”
Pj. Bupati Inhil mengingatkan kepada para Kepala Desa dan perangkat desa agar keuangan desa dapat digunakan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan perencanaan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”
“Jika pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan partisipatif dan akuntabel sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa, serta tertib dan disiplin anggaran. Maka bukan suatu hal yang mustahil bahwa kemajuan desa, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan di desa akan segera terwujud,” ujar Pj. Bupati
Kemudian Pj. Bupati berpesan agar para peserta untuk mengikuti kegiatan Workshop Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa dengan baik, “
Pj. Bupati juga menekankan, agar seluruh peserta mengikuti workshop itu dengan baik dan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat. “Jangan dianggap sepele, ini kesempatan kita. Workshop ini menandakan keseriusan kita, pentingnya menjaga goverment keuangan daerah.” tegas Pj. Bupati.
Kegiatan yang di ikuti hampir 800 peserta ini turut di hadiri perwakilan Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kemendagri/Direktur Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi PDTT dan Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Polres Inhil, Kajari, Kajari Inhil, Camat dan kepala desa se Kab. Inhil serta pihak pihak terkait lainnya.
