Sekda Inhil Buka Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa, Dorong Optimalisasi E-Purchasing dan Penyerapan
TEMBILAHAN – Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Proses Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Metode E-Purchasing Katalog Elektronik, Senin (16/11/2026), bertempat di Aula Hotel Harmoni Inn, Tembilahan.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 November 2026 tersebut diikuti oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan serta perangkat UKPBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Bimtek ini menghadirkan dua narasumber, yakni Sekda Inhil Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE, serta Baskoro Ari Wibowo, ST., dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dalam arahannya saat membuka kegiatan, Sekda Inhil menyampaikan bahwa perkembangan pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini berlangsung sangat dinamis. Oleh karena itu, seluruh aparatur yang terlibat dalam proses pengadaan dituntut untuk terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kompetensi agar mampu mengikuti perkembangan regulasi, kebijakan, serta sistem pengadaan berbasis digital.

Menurutnya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) memiliki peran sentral dan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan penyerapan APBD Kabupaten Indragiri Hilir.
Seiring dengan perkembangan teknologi dan transformasi digital pemerintahan, mekanisme pengadaan barang dan jasa juga telah mengalami perubahan signifikan, dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif.
Salah satu instrumen penting dalam transformasi tersebut adalah pelaksanaan E-Purchasing melalui Katalog Elektronik (E-Katalog), yang memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam proses pemilihan dan pembelian barang maupun jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Sekda menegaskan bahwa pemanfaatan E-Katalog bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Selain itu, penerapan E-Purchasing diharapkan dapat mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), sekaligus memperluas kesempatan dan memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) di daerah.
Melalui pelaksanaan Bimtek ini, Sekda berharap seluruh peserta dapat memahami secara lebih mendalam tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia melalui metode E-Purchasing, sehingga mampu menerapkannya secara tepat, profesional dan bertanggung jawab di lingkungan kerja masing-masing.
L
Dengan demikian, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Indragiri Hilir dapat berjalan semakin efektif, transparan dan akuntabel, serta memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan dan optimalisasi penyerapan APBD.
