Bupati Inhil Serahkan Bantuan kepada Warga yang terdampak Banjir di Kec.Keritang
Kuala Keritang – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Drs. H. Muhammad Wardan, MP menyerahkan bantuan kepada korban banjir yang terjadi di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang, Jum’at (18/11/2022).
Turut hadir dalam kesempatan beberapa Pimpinan OPD dilingkup Pemkab Inhil, Camat Keritang, Kepala Desa, perwakilan RT/RW dan Masyarakat Kecamatan Keritang.
Bertempat di Kantor Desa Kuala Keritang, penyerahan bantuan ini diserahkan langsung oleh Bupati H. Muhammad Wardan secara simbolis kepada korban terdampak banjir.
Diketahui hingga saat ini ada sebnayak 521 KK dan sebanyak 1819 jiwa yang terdampak banjir di Desa Kuala Keritang Kecamatan Keritang.
Jebolnya tanggul adalah penyebab utama terjadinya banjir, selain itu air pasang dan curah hujan yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya banjir.
Adapun bantuan yang diserahkan yaitu berupa beras melalui Dinas Sosial Inhil sebanyak kurang lebih 6,5 ton dan paket makanan siap saji. Selanjutnya melalui Baznas Inhil masing-masung KK mendapat minyak goreng 1 liter, beras 5 kg, intermi 1 karton, gula 1 kg, teh 1 kotak, dan ikan asin dengan nilai total kseluruhan anggaran sebanyak Rp. 78.150.000.
“Inilah wujud perhatian dari Pemerintah kepada warga yang terkena musibah banjir. Jangan dinilai dari harganya, tapi nilailah dari sisi kepeduliannya, bahwasanya Pemerintah hadir bersama masyarakat, dan Pemerintah merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya
Selanjutnya Bupati menjelaskan bahwa banjir ini dtahun yang lalu tahun 2021 juga terjadi, yang mana pada saat itu dihadiri oleh Gubernur Riau (Gubri).
Dikatakannya, sesaat setelah itu juga, Ia langsung menghadap Gubri dengan tujuan menyampaikan permohonan untuk mnegatasi banjir dengan melakukan normalisasi sungai Reteh.
“Alhamdulillah usulan itu disetujui, dan tahun ini sudah dimulai pekerjaannya yang saat ini telah mencapai 2 KM lebih dengan total 4 KM,” kata Bupati
Penanganan normalisasi sungai ini direncanakan akan berlanjut hingga tahun 2025 dengan pola swakelola. Mulai dari tahun 2023 dengan pagu dana 1,5 milyar sepanjang 10 KM hingga tahun 2025 dengan total keseluruhan sepanjang 34 KM akan dilakukan normalisasi.
