Langsung Di Hadiri Bupati H. Herman, SE, MT, Kemendagri Berikan Asistensi Dan Supervisi Untuk Pemkab Inhil Terkait Tata Kelola Keuangan Daerah
Tembilahan, – Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, SE, MT yang di dampingi Sekda kab Inhil, Drs. H. Tantawi Jauhari, serta kepala OPD Terkait mengikuti asistensi daerah dan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah tahun anggaran 2026.
Kegiatan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kinerja, dan mengatasi hambatan dalam perencanaan hingga pelaporan anggaran daerah agar lebih efektif dan akuntabel tersebut berlangsung secara Zoom Meating di Diskomfo Inhil, Tembilahan, Senin, ( 13-04-2026).
Ada 9 Fokus Point penting yang menjadi asistensi Kemendagri untuk Kabupaten Indragiri Hilir, ;
- Proporsi belanja pegawai dan strategi pemenuhan kewajiban.
- Konsistensi potensi daerah penyumbang PDRB dengan prioritas APBD.
- Upaya peningkatan PAD
- Prioritas Belanja Infrastruktur dikaitkan dengan Potensi Daerah Penyumbang PDRB, Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Pengangguran, dan Pengentasan Stunting.
- Penyebab rendahnya realisasi belanja infrastruktur.
- Kegiatan dan Anggaran untuk mengurangi angka Kemiskinan serta Strategi Konkrit yang dilakukan untuk menurunkan kemiskinan.
- Kegiatan dan Anggaran untuk menurunkan angka pengangguran.
- Kegiatan dan Anggaran untuk meningkatakan Pertumbuhan Ekonomi.
- Kegiatan dan Anggaran untuk menurunkan stunting.
Melalui kesempatan ini Bupati Inhil H. Herman, SE, MT memaparkan, “Memang selama ini Inhil khususnya belanja daerah dan belanja pegawai banyak tergantung dari dana transfer,saya berharap dari forum ini kami mendapatkan banyak masukan, sehingga langkah langkah yang diambil Pemkab inhil sesuai dengan aturan yang ada terutama sekali dalam mengoptimalkan PAD. “terang bupati
Bupati juga menyampaikan, “Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen penuh akan melaksanakan setiap rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri demi terwujudnya tata kelola keuangan yang sehat dan pelayanan publik yang optimal. “
