Wabup Yuliantini Pimpin Rakor TKPK, Tekankan Kolaborasi dan Akurasi Data untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan di Inhil.
Tembilahan – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Yuliantini, S.Sos., M.Si yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Inhil, memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Selasa (9/6/2026), di Aula Bapperida Kabupaten Inhil.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Inhil, Kepala dan Sekretaris Bapperida, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfopers), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Sosial, serta sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
Dalam rapat tersebut dibahas berbagai strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada lima lokus prioritas, yakni perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan tata kelola dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Yuliantini menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak.
“Kita ingin rapat seperti ini melibatkan seluruh OPD agar penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara terintegrasi. Diperlukan kolaborasi yang kuat serta sinkronisasi data melalui kerja sama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari kabupaten hingga tingkat desa dan RT,” ujarnya.
Yuliantini juga menekankan bahwa program-program yang disusun harus benar-benar menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin, termasuk melalui pendampingan yang berkelanjutan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya secara mandiri.
Lebih lanjut, Yuliantini menjelaskan bahwa dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), angka kemiskinan Kabupaten Inhil ditargetkan sebesar 5,14 persen pada tahun 2025 dan turun menjadi 3,89 persen pada tahun 2029.
Berdasarkan data BPS, garis kemiskinan Kabupaten Inhil pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp642.777 per kapita per bulan. Sementara itu, angka kemiskinan Kabupaten Inhil tahun 2025 tercatat sebesar 4,95 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 5,66 persen.
“Capaian ini patut kita syukuri, namun jangan sampai membuat kita berpuas diri. Masih ada tugas besar yang harus diselesaikan, yaitu pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir,” tegasnya.
Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan efektivitas dan efisiensi program penanggulangan kemiskinan yang telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kedua instruksi tersebut menegaskan bahwa penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan harus menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar bantuan dan program pemerintah tepat sasaran,” jelasnya.
Yuliantini menambahkan, tantangan lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Inhil yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,92 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sehingga memerlukan langkah-langkah strategis yang lebih terukur dan berkelanjutan.
Di akhir arahannya, Ketua TKPK Inhil berharap rapat koordinasi tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan, saran, dan rekomendasi yang konstruktif sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir.
“Dengan kerja sama, kolaborasi, dan komitmen seluruh pihak, kita optimistis target penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Indragiri Hilir dapat tercapai,” tutupnya.
