Plh Bupati Inhil Diwakili Sekda Hadiri Kunker Komisi II DPR RI, Sampaikan Persoalan Aset dan Potensi Daerah
Pekanbaru – Plh Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S.Sos., M.Si., diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE, menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Riau, Rabu (2/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, tersebut dipimpin Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, dan diikuti jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Riau. Kunker ini membahas pengawasan serta berbagai persoalan pengelolaan aset pemerintah daerah, termasuk Barang Milik Daerah (BMD) dan aset BUMD.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Inhil menyampaikan sejumlah persoalan aset dan potensi strategis daerah. Salah satunya lahan sekitar 105 hektare di Kuala Enok yang pada 1996 diserahkan Pemkab Inhil kepada Kementerian Perhubungan untuk pembangunan Pelabuhan Samudera Kuala Enok.
Tantawi mengatakan, Pemkab Inhil telah menyurati Kementerian Perhubungan dan Pelindo agar lahan tersebut dapat dikembalikan kepada daerah apabila tidak lagi dimanfaatkan. Menurutnya, Kuala Enok memiliki potensi besar dikembangkan sebagai kawasan industri dan pelabuhan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, ia menyampaikan kondisi Bandara Tempuling dengan landasan pacu sekitar 1.350 meter yang sebelumnya melayani penerbangan Susi Air rute Pekanbaru–Tempuling, namun kini sudah tidak beroperasi.
Persoalan lainnya adalah status kawasan perkebunan kelapa masyarakat. Inhil memiliki sekitar 434 ribu hektare perkebunan kelapa, yang sebagian besar dikelola masyarakat. Namun, sebagian perkebunan tersebut berada dalam kawasan hutan dan telah dikelola masyarakat selama puluhan tahun, bahkan hingga tiga generasi.
Kondisi tersebut menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh sejumlah program bantuan pemerintah, khususnya dari Kementerian Pertanian. Pemerintah daerah bersama Pemprov Riau dan pemerintah pusat telah melakukan berbagai upaya penataan kawasan, namun masih terdapat perkebunan masyarakat yang belum memperoleh kepastian status.
Tantawi berharap Komisi II DPR RI dapat mendorong penyelesaian berbagai persoalan tersebut melalui koordinasi dan kewenangan kementerian serta lembaga terkait.
Turut mendampingi Sekda Inhil dalam kegiatan tersebut Kepala Bapperida H. Fihasrin dan Kepala BKAD Feri Irawan.
