Wabup Inhil Ikuti Raker APKASI dan RDP Bersama Komisi II DPR RI Secara Virtual
Tembilahan – Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara virtual dari Tembilahan, Kamis (30/7/2026).
Rapat yang dipusatkan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri beserta jajaran, pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, pengurus APKASI, serta diikuti secara virtual oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Wakil Bupati Yuliantini mengikuti jalannya rapat secara virtual dari Ruang Rapat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati didampingi oleh Kepala Bapenda Kabupaten Inhil beserta jajaran serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Inhil beserta jajaran.
Rapat ini menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Beberapa isu utama yang menjadi pembahasan dalam RDP tersebut di antaranya mengenai remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika Dana Bagi Hasil (DBH), serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, turut dibahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelayanan publik, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui forum tersebut, Wakil Bupati Yuliantini berharap berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan pemerintah daerah dapat menjadi perhatian pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, khususnya dalam mendukung kemandirian fiskal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Wabup, Raker APKASI dan RDP bersama Komisi II DPR RI merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan.
“Kami berharap hasil pembahasan dalam rapat ini dapat melahirkan kebijakan yang semakin mendukung penguatan otonomi daerah, peningkatan kapasitas fiskal, serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Wabup.
