Wakil Bupati Inhil Hadiri Sarasehan Nasional MPR RI Bahas Alternatif Pembiayaan Daerah Melalui Obligasi Daerah
Pekanbaru – Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, S.Sos., M.Si., menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan tema “Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik”, bertempat di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (20/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Inhil didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), serta Wakil Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
Sarasehan Nasional yang digelar MPR RI ini menjadi forum strategis dalam membahas berbagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Kegiatan tersebut diikuti oleh kepala daerah se-Provinsi Riau, unsur pemerintah pusat, legislatif, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto, para bupati dan wali kota se-Riau, serta sejumlah tokoh daerah, di antaranya mantan Gubernur Riau Syamsuar, Saleh Djasit, dan Arsyadjuliandi Rachman. Hadir pula para akademisi serta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Riau.
Dalam sambutannya, Melchias Markus Mekeng menyampaikan bahwa pembangunan daerah harus tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Menurutnya, obligasi daerah merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah guna mendukung percepatan pembangunan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui forum ini, para peserta memperoleh pemaparan mengenai berbagai aspek obligasi daerah, mulai dari regulasi, mekanisme penerbitan, peluang implementasi di Indonesia, hingga potensinya sebagai instrumen investasi publik yang mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Usai mengikuti kegiatan, Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Sarasehan Nasional tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memberikan wawasan dan pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan di masa mendatang.
“Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyambut baik pelaksanaan Sarasehan Nasional ini. Materi yang disampaikan memberikan pengetahuan dan perspektif baru mengenai obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Tentunya hal ini menjadi referensi yang sangat baik bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat perencanaan pembangunan, serta mengoptimalkan berbagai peluang pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Melalui keikutsertaan dalam Sarasehan Nasional ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memperoleh berbagai masukan strategis serta inovasi pembiayaan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi terwujudnya Kabupaten Indragiri Hilir yang semakin maju dan sejahtera.
